Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional

1.      Konsep Ketertiban Umum (Public Order).

Pemikiran tentang ketertiban umum (public order) dalam HPI pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa “sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat” dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Masalahnya, apakah dalam perkara-perkara yang mengandung unsur asing, sejalan dengan kaidah di dalam sistem HPI-nya, pengadilan ini harus selalu memberlakukan hukum asing yang seharusnya menjadi lex causae di dalam wilayah yurisdiksinya? Jawabannya adalah tidak selalu harus demikian, akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah lex fori. Salah satu alasan untuk itu adalah ketertiban umum. Prinsip yang digunakan untuk menetapkan hal itu adalah yang masih menjadi persoalan dalam penegakan prinsip di atas adalah sejauh mana orang dapat menggunakan dasar “demi ketertiban umum” itu untuk mengesampingkan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku, atau apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai landasan pemberlakuan asas ketertiban umum ini.

Mengenai apa yang merupakan “ketertiban umum” sangat sukar dikemukakan suatu perumusan;

Eropa Kontinental, konsep ketertiban umum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa:“Semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum (public welfare) harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut.

Kollewijn, yang menjadikan soal ketertiban umum ini pokok dissertasinya, berpendapat bahwa kita dapat secara a priori menentukan apakah yang termasuk ketertiban umum itu. Ahli-ahli dan teori tidak dapat menemukan kriteriumnya; hanya sang hakim saja yang dalam kasus dan perkara yang tertentu dapat menentukan apa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban hukum.

Hal disebabkan karena faktor-faktor waktu dan tempat, filsafah kenegaraan yang dianut oleh masyarakat hukum yang bersangkutan, system perekonomian dan pola kebudayaan dan politiknya, semuanya mempengaruhi pendapat mengenai ketertiban umum.

Di Inggris dan Amerika (Negara-negara common law) overgeneralization ini tidak begitu mudah terjadi, oleh karena dalam sistim- sistim hukum ini hakim dan yurisprudensi memegang peranan yang lebih penting daripada (kitab) undang-undang. Yang menyebabkan soal-soal yang dianggap sebagai “public policy” dijadikan “matters of procedure”, sehingga diatur oleh lex fori.

Memang metode yang dipergunakan oleh pelaksana dan pembentuk hukum dalam sistim Common Law sejak semula merupakan metode yang induktif dan pragmatis. Karena segala kasus-kasus dan soal yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang bersangkutan selalu diperhatikan secara konkrit dan khusus.Secara tradisional, doktrin-doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga Ketertiban Umum, yaitu:

a.       Fungsi posotif

Yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari lex fori tetap diberlakukan (tidak dikesampingkan) sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI atau melalui proses pendekatan HPI, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku, atau apa pun isi kaidah/aturan lex fori yang bersangkutan.

b.      Fungsi negatif

Yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing jika pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar lex fori.

2.      Hubungan Antara Ketertiban Umum Dan Hak-Hak Yang Telah Diperoleh

                        Persoalan “hak-hak yang telah diperoleh” mempunyai hubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Menurut pandangan berbagai sarjana hukum, tujuan daripada “hak-hak yang diperoleh” ini justru adalah sebaliknya daripada tujuan ketertiban umum dalam HPI. Telah kita saksikan bahwa ketertiban umum internasional merupakan dasar kuat untuk melakukan hukum perdata nasional sang hakim, padahal menurut kaidah-kaidah HPI sang hakim sendiri, kaidah-kaidah hukum perdata asing yang harus dipergunakan

a.       Asas ketertiban umum.

Hukum asing yang seharusnya berlaku tidak diberlakukan. Hukum yang asing dikesampingkan, demi kedilan rakyat lex fori. Penggunaan yang terlalu sering akan menyebabkan pergaulan internasional menjadi terhambat (karena pengagung-agungan hukum sendiri). Asas ketertiban umum menyangkut banyak hal; tidak hanya menyangkut soal milik dan status. Asas ketertiban umum bertitik tolak pada faham, bahwa kepentingan nasional harus didahulukan, berdasarkan kedaulatan Negara. Diadakan demi kepastian hukum dalam masyarakat sendiri. Ketertiban umum sama sekali menyampingkan kwalifikasi. Orang lebih condong perlakukan asas ketertiban umum, jika soalnya menyangkut kepentingan sendiri. Ketertiban umum sering merupakan penyampingan dari hak-hak yang diperoleh.

b.      Azas Hak-Hak Yang Diperoleh

Hukum sendiri yang seharusnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak-hak yang diperoleh, berdasarkan sistem hukum asing. Hukum sendiri dikesampingkan, demi rasa keadilan pada pihak yang bersangkutan. Penggunaan secara resiproritas akan melancarkan pergaulan internasional tetapi penggunaan tanpa batas akan melemahkan kekuatan hukum nasional. Asas hak-hak yang diperoleh menyangkut soal milik dan status, yang me nyebabkan serangkaian hak, seperti kewarga negaraan, perkawinan, kedudukan sebagai anak yang sah, dan sebagainya. Mengakui, bahwa kita tidak dapat menutup mata terhadap kepentingan dunia internasional (orang asing); tidak hanya demi keadilan, tetapi juga kepentingan nasional kita sendiri (supaya tidak di pencilkan oleh dunia internasional).

Di akui demi kepastian hukum, baik bagi pihak yang bersangkutan, maupun bagi masyarakat dunia internasional. Hak-hak yang diperoleh justru memperhatikan perbedaan kualifikasi dalam sistem hukum yang berbeda. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai soal kwalifikasi dan interprestasi belaka (Ehrenzweig). Orang lebih condong mempertahankannya, apabila soalnya menyangkut kepentingan sendiri. Hak-hak yang diperoleh dapat di terobos oleh azas ketertiban umum

3.      Penutup

Dalam pasal 23 A.B. “ketertiban umum” dipakai sebagai “batas seseorang boleh mengadakan pilihan hukum”. Sebab pasal itu mengatakan “Door geene handelingen of overeenkomstern kan aan de wetten, die op de publieke orde of de goede zeden betrekking hebben, hare kracht ontonomen worden”. Seringkali pula “ketertiban umum” dipakai dalam arti “ketertiban dan kesejahteraan “atau” keamanan”. Kadang-kadang “ketertiban umum” juga dipakai dalam arti “ketertiban umum”. Jika perkara yang bersangkutan menyangkut pengertian “keadilan”, maka lex feri juga akan mempergunakan konsepsinya sendiri mengenai “keadilan” itu dsn bukan konsepsi yang berdasarkan suatu hukum asing yang bersangkutan. Inipun merupakan suatu akibat dari “ketertiban umum” pula. “Ketertban umum” yang menyangkut Hukum Pidana berarti, bahwa Hukum Pidana asing tidak pernah dianggap berlaku oleh lex fori. Demikian pula Hukum Pajak asing tak dianggap berlaku

            Dari apa yang telah dikemukakan tentang hubungan antar ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh: Azas hak-hak yang diperoleh dan azas ketertiban umum merupakan dua segi dari soal yang sama; yaitu penggunaan hukum asing. Demi kelancaran pergaulan internasional, hukum asing diakui sejauh mungkin, asal saja tidak melanggar kepentingan hukum nasional. Antara azas hak-hak yang diperoleh dan azas ketertiban umum terjadi pengaruh timbal-balik (Wisselwerking). Ketertiban umum merupakan pengecualian dari kaedah hukum asing yang seharusnya berlaku berdasarkan kaedah Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian azas “ketertiban umum” merupakan pengecualian pula dari azas pilihan hukum (choice of law, khususnya choice of rule).

Hak-hak yang diperoleh sebenarnya merupakan pengakuan terhadap berlakunya suatu kaedah hukum asing (choice of law), karena terjadinya suatu peristiwa hukum (peristiwa yang mempunyai akibat hukum) atau hubungan hukum (rechtsverhouding) yang perlu diakui oleh lex fori untuk dapat menyelesaikan kasus (perkara) yang bersangkutan secara seadil-adilnya; dan agar kepastian hukum dalam masyarakat internasional jangan sampai menjadi kacau. Dengan lain perkataan, hak-hak yang diperoleh di luar negeri itu (atau berlakunya kaedah hukum asing itu), perlu diakui oleh lex fori, supaya terbentuk suatu pergaulan yang lancar antara anggota masyarakat sedunia. Dengan makin “kecilnya” dunia ini, dan semakin terasanya interdependensi antar manusia sedunia sebagai akibat bertambah majunya teknik dan teknologi (alat-alat komunikasi), maka kebutuhan akan pengakuan hak-hak yang diperoleh di luar negeri menjadi bertambah urgent pula. Suatu dan lain dengan syarat bahwa azas ini hanya berlaku selama tidak melanggar “ketertiban umum”, jadi tidak melanggar kepentingan masyarakat lex fori

            Berarti bahwa faham Perancis mengenai ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh sudah patut kita tinggalkan. Dari kedua azas tersebut dapat kita lihat interdependensi antara kepentingan berbagai masyarakat/nasional dan kaedah-kaedah hukum masyarakat yang bersangkutan. Interdependensi ini membawa keharusan akan pengakuan azas timbal-balik (reciprocity). Hukum (i.c the law of reciprocity) yang diperlukan untuk melindungi atau menciptakan suatu kepentingan masyarakat, atau lebih. Inilah yang merupakan pendekatan fungsionil daripada hukum. Bahwa pendekatan fungsionil ini tidak dapat dicapai secara deduktif dan teoritis a priori,melainkan dari hasil penyelidikan yang induktif, kiranya sudah jelas.

DAFATAR PUSTAKA

Hardjowahono, Bayu. 2006. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu, Edisi ke-4, Bandung: Citra Aditya.

Hartono, Sunaryati, 1995. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Cetakan ke-4, Bandung: Anggota IKAPI, Penerbit Binacipta.

A.Hamzah, 2007. KUHP&KUHAP. Edisi Revisi 2008, Cet. k-15, Jakarta: Rineka Cipta

www.google.com/konsep-ketertiban-umum

www.google.com/dasar-dasar-hukum-perdata-internasional

www.blogspot.com/hukum-perdata-internasional

Materi Kuliah Islam Disiplin Ilmu (IDI) Fakultas Hukum

Tujuan IDI FH

·         Memberikan kebenaran agama dalam disiplin ilmu

·         Membenarkan formula ilmu sebagai produk pemikiran yang sesuai dengan bertitik tolak di tata nilau atau norma agama

·         Menyangga pormula ilmu sebagai ilmu yang tidak memiliki hakikat kebenaran tetapi masih merupakan hipotesis

·         Merintis terciptanya ilmu/konsep ilmiah yang bersumber pada tata nilai atau norma agama baik sebagai asumsi maupun sebagai bukti

Pengertian Filsafat

Ø  Menurut Al-Farabi adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

Ø  Menurut albabiri adalah seluruh realitas yang ditunjukkan oleh fenomena alam adalah tanda” adanya allah dengan segala kemahaan dalam sifat”y yang menciptakan alam semesta, berpikir akan senantiasa sadar akan allah, menjadikan pengetahuan beresensi doa dalam bentuk penggunaany sebagai alat untuk melaksanakan  kegiatan duniawi yang mencegah dirinya dari azab neraka

Ø   Aristoteles mengatakan : Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda).

Dasar filsafat

-          Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya

-           Epistemologi aalah studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui benda-benda

-          Aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai

Objek ilmu

-          Obyek material  adalah apa yang dipelajari dan dikupas sebagai bahan (materi)pembicaraan, misalnya gejala "manusia di dunia yang mengembara menuju akhirat".Dalam gejala ini jelas ada tiga hal menonjol, yaitu manusia, dunia, dan akhirat.

-          Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objekmaterialnya.

Pandangan ontology mengenai objek ilmu

Ø  Naturalisme adalah sebuah aliran filsafat yang secara harfiah mengandung arti sebagai faham serba alam

Ø  Materialism adalah Hakikat kenyataan adalah materi. bahwa segala sesuatu yang hendak dikatakan nyata (1) pada hakekatnya berawal dari materi, atau (2) terjadi karena gejala-gejala yang bersangkutan dengan materi. 

Ø  idealisme merupakan satu corak kefilsafatan yang berpandangan bahwa hakikat terdalam dari kenyataan tidaklah bersifat materi, melainkan bersifat rohani dan spiritual (kejiwaan)

Ø  Hilomorfisme meletakkan pandangannya dengan doktrin bahwa tidak satupun hal yang bersifat fisis yang bukan merupakan kesatuan dari esensi dan eksistensi. Artinya ia selalu memiliki sifat fisis dan hakikat tertentu

Ø  Positivisme adalah aliran filsafat yang secara radikal beranjak dan ketidak percayaan terhadap pandangan-pandangan dan pembicaraan-pembicaraan metafisis yang dilakukan oleh aliran filsafat sebelumnya.

Pandangan epistimologi

-          Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera.

-          rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran.

-          Kritisme adalah suatu cara yang dipakai untuk mengetahui suatu kejadiaan pengetahuaan hubungan anyara pengamatan indra dan penalaran

contoh surat kerja kontrak

 PERJANJIAN KERJA KONTRAK

Nomor : 312/01/MSD/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

  I.            Nama                              : Masriadi

Alamat                            : Jl.H.Abd Silondae RT/RW 02/04, lapai, kolut, Sulawesi tenggara

Jabatan                           : Direktur Utama PT.MASRIADI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.MASRIADI yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II.            Nama                              : Pikram

Tempat&tgl lahir             : Makassar, 21 mei 1992

Pendidikan terakhir         : S1 Hukum

Jenis kelamin                  : laki-laki

Agama                            : Islam

Alamat                            : Jl.sarang tawon RT/RW 07/02, lapai, kolut, Sulawesi tenggara

No.KTP/SIM                   : 931234569876

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MASA KERJA

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan di perusahaan PT.MASRIADI yang berkedudukan di Jl.H.Abd Silondae , lapai, kolut, Sulawesi tenggara dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)  tahun, terhitung sejak tanggal 10 mei 2015 dan berakhir pada tanggal 10 mei 2017

PASAL 2

TATA TERTIB PERUSAHAAN

Ayat 1

PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.

Ayat 2

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA dijatuhi:

1.      Skorsing, atau

2.      Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau

3.      Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

PASAL 3

JAM KERJA

Ayat 1

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 40 (empat puluh) jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 5 (lima) hari setiap minggu.

Ayat 2

Jam masuk adalah jam 08.00 (delapan) dan jam pulang adalah jam 05.00 (lima)

Ayat 3

1.      Waktu istirahat pada hari senin hingga hari kamis ditetapkan selama 1 (satu)  jam, yaitu pada pukul 12.00 (duabelas) hingga pukul 01.00 (satu)

2.      Waktu istirahat pada hari jum’at diteteapkan selama 2 (dua) menit, yaiut pada pada pukul 11.00 (sebelas ) hingga pukul 01.00 (satu)

PASAL 4

PENEMPATAN

Ayat 1

PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai karyawan

Ayat 2

PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan PT. MASRIADI

PASAL 5

PERPANJANGAN MASA KONTRAK

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

PASAL 6

GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Ayat 1

PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK KEDUA sebesar

Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)  setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

Ayat  2

Selain gaji pokok, PIHAK KEDUA juga berhak mendapatkan tunjangantunjangan sebagai berikut:

1.      Tunjangan umum sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2.      Tunjangan pengobatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Ayat 3

Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima PIHAK KEDUA pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL 7

LEMBUR

Ayat 1

PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent).

Ayat 2

Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap jam lembur.

Ayat 3

Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL 8

KERJA RANGKAP

Ayat 1

Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.

Ayat 2

Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sangsi sesuai Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

PASAL 9

PENGUNDURAN DIRI

Ayat 1

Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara baik-baik, maka PIHAK KEDUA berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya.

Ayat 2

Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

1.      PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku.

2.      PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerjaini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA meninggal dunia.

PASAL 11

KEADAAN DARURAT

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Ayat 1

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ayat 2

Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Kolaka Utara

PASAL 13

PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di          : Ngapa, Kolaka Utara

Tanggal            : 7 mei 2015

PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA

     ( Masriadi )                                                                                          ( Pikram)

jual beli organ tubuh manusia purba

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Manusia sudah mencoba memahami asal – usul penyakit dan cara mengobatinya sejak 5000 SM. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran berkembang dengan pesat pada saat ini. Salah satunya adalah kemajuan dalam teknik transplantasi organ. Pengaturan tentang transplantasi organ dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 dan Pasal 65 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 ayat ( 1 ) butir ( e ) menentukan bahwa “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pembedahan alat dan atau

jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”. Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan di bidang transplantasi maju dengan pesat. Kemajuan ilmu dan teknologi memungkinkan pengawetan organ, penemuan obat- obatan anti penolakan yang semakin baik sehingga berbagai organ dan jaringan dapat ditransplantasikan. Hal tersebut yang mendorong perkembangan ilmu kedokteran saat ini terutama dalam bidang transplantasi organ sehingga mengarah pada sarana penjualan organ dan atau jaringan tubuh tersebut di Indonesia.

Tingginya harga organ tubuh manusia tersebut juga menjadi pendorong terjadinya tindak pidana penjualan organ. Data yang dipublikasikan The China International Transplantation Network Assistance Center, Shenyang, Cina, mengungkapkan bahwa harga sebuah ginjal mencapai US$ 62.000, sedangkan jurnal kesehatan The Lancet menyebutkan, harga ginjal di pasaran mencapai US$ 15.000. Sepotong hati manusia dihargai US$ 130.000, sama dengan harga sebuah jantung, sedangkan harga paru-paru bisa mencapai US$ 150.000. Tinggi rendahnya harga organ tubuh manusia berjalan seirama dengan mekanisme pasar, semakin besar permintaan, semakin besar juga harga organ tersebut. Jutaan orang diperkirakan mengambil antrian untuk mendapatkan transplantasi organ tubuh, seperti jantung, ginjal, dan hati. Di Indonesia diperkirakan ada 70.000 penderita gagal ginjal kronis yang membutuhkan cangkok ginjal, di Jepang terdapat 11.000 penderita gagal ginjal, di Brazil terdapat 66.000 penderita gagal ginjal, mereka semua membutuhkan cangkok ginjal. Jumlah pasien itu tak sebanding dengan jumlah donor yang merelakan organnya dipakai orang lain setelah sang donor meninggal. Penduduk yang paling banyak bersedia menjadi donor ada di negara-negara Eropa, yang rata-rata 12% penduduknya memiliki kartu donor.

Timpangnya jumlah permintaan organ tubuh dibandingkan dengan jumlah pasien inilah yang kemudian menyuburkan praktek ilegal jual beli organ tubuh. Modus jual beli organ tubuh manusia ini sangat beragam, ada yang menjual organ tubuh karena terdesak kebutuhan ekonomi, ada pula yang dilakukan dengan cara menipu sang donor, ada yang melalui dokter – dokter bedah sebagai perantara penjualan organ, ada kasus pembunuhan dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual, adanya motif pencurian organ tubuh lewat adopsi, ada juga yang lewat jalur perdagangan manusia dengan membujuk anak-anak untuk bekerja di luar negeri secara ilegal, padahal sudah masuk dalam sindikat penjualan organ tubuh. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir dugaan praktek jual-beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya.Bayi-bayi itu dijual Rp 3 juta – Rp 5 juta. Oleh pembeli, bayi-bayi tersebut dipelihara hingga berusia tujuh tahun. Setelah beranjak remaja, kemudian mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah. Dua warga negara Indonesia, Sulaiman Damanik dan Toni, diadili di Singapura karena kedapatan menjual belikan organ tubuh mereka.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh?

2.      Apakah tindakan jual beli organ tubuh manusia melalui transplantasi merupakan hak asasi dari manusia?

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian

·         Jual Beli

Jual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah akad mengalihkan hak milik ( misal tanah ) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.

 Beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, lingkaran gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

·         Organ

Organ menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia ( binatang dan sebagainya ).

·         Jaringan Tubuh

Jaringan Tubuh menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah barang siratan yang serupa jaring; jala-jala: susunan sel – sel khusus yang sama pd tubuh dan bersatu dl menjalankan fungsi biologis tertentu.

Jaringan Tubuh menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Pasal 1 butir ( d ) adalah kumpulan sel – sel yang mmempunyai bentuk dan faal ( fungsi ) yang sama dan tertentu.

·         Transplantasi

Pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa : “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik.”

2.      Ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh

Jual beli organ tubuh merupakan fakta hukum baru yang belum pernah dibahas para fuqoha di masa lalu.  Fakta ini telah banyak dibahas oleh para ulama kontemporer, baik secara pribadi maupun badan (lajnah/ haiah ‘ulama).  Sebelum mereka membahas fatkta ini, terlebih dahulu mereka membahas hukum tranplantasi organ tubuh (naqlul a’dho wa gharsuh). Karena hukum jual beli organ tubuh erat kaitannya dengan hukum traplantasi itu sendiri.

Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak befungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi. Tarnplantasi sendiri bisa dilakukan dari orang yang masih hidup atau orang yang baru saja meninggal yang organ tubuhnya masih berfungsi. Dari sini, ada beberapa fakta hukum yang perlu dibahas terkait dengan tranplatasi organ tubuh, yakni menyangkut: pendonor, resipien, organ yang dipindahkan, serta bagaimana resipien mendapat organ tadi, apakah dengan membeli atau donor. Terkait pendonor adakalanya ia memeberikan organ tubuhnya kepada yang lain dikala sehat, sakit, atau setelah mati. Sementara resipien adakalannya ia dalam kondisi sangat membutuhkan (dharurat), namun adakalanya sekedar alternatif solusi dan belum mencapai tingkat darurat. Organ yang di pindahkan pun, bisa berupa organ vital atau bukan. Caranya, bisa lewat donor atau jual beli. Fakta-fakta inilah yang sekiranya perlu dikaji sebelum kita mengkaji hukum jual beli organ. Sebab,  hukum jual beli atau pun donor organ tubuh sangat tergantung atas kebolehan tranplantasi itu sendiri. Yakni, jika pemanfaatan organ tubuh itu diperbolehkan maka maka tasharup terhadapnya pun diperbolehkan.

Ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuhsuatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau causal yang tidak halal adalah perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah terjadi dan tidak perlu ada putusan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Perjanjian ini memiliki akibat bahwa para pihak tidak dapat saling menuntut dimuka hakim, tetapi kenyataanya perjanjian ini tetap berlaku dan tetap terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu :

a.       Masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling diuntungkan. Pihak penjual mendapatkan sejumlah uang yang ia butuhkan dari hasil penjualan organ tubuhnya, dan pihak pembeli mendapatkan organ tubuh yang ia butuhkanya.

b.      Terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menanggulangi maraknya praktek komersialisasi transplantasi organ tubuh melalui jual beli, menyebabkan belum ada praktek jual beli yang sampai kepada pihak yang berwajib.

c.        Karena desakan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat nekad menjual organ tubuhnya meskipun dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Praktek jual beli organ tubuh dalam pencegahan dan penanggulangan diperlukan adanya peran aktif pemerintah karena jual beli ini kerap terjadi dan mulai marak terjadi dimasyarakat. Upaya pemerintah dalam menanggulangi praktek jual beli organ tubuh yaitu :

a.       Pemberian penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada orang yang berencana akan menjual organ tubuhnya, dengan cara akan memberi penyuluhan tentang akan adanya sanksi pidana dan sanksi denda kepada masyarakat yang akan melakukan jual beli organ tubuh.

b.      Pemerintah berupaya menanggulangi praktek jual beli organ tubuh dengan pemberian sanksi pidana dan denda dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang  Kesehatan tentang komersialisasi transplantasi melalui jual beli.

Sebagian besar ulama kontemporer membolehkan tranplantasi organ tubuh dari orang yang masih hidup selama menimbulkan dhoror kepadanya (seperti dilakukan ketika sakit atau dilakukan pada objek vital yang menimbulkan kematian). Namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam hal  istidhlal (penetapan dan penggalian dalil atas fakta yang dihukumi).

Perbedaan pendaapat ini di dasarkan pada apakah manusia memiliki hak tasharruf atas badannya ataukah tidak. Bagi ulama yang mengatakan bahwa badan adalah milik Allah Swt (milkun lillah wa haqqun lah) dalam arti manusia tidak memiliki hak tasharrof atasnya,  maka kebolehan tranplantasi didasaarkan pada alasan dharurah. Dharurah yang dimaksud adalah upaya menghindari kematian atau rusaknya anggota tubuh yang mengakibatkan kematian dengan syarat tidak menimbulkan dharar serupa bagi si pemberi. Contoh tranfusi darah. Diantara nash yang dijadikan dalil bahwa badan manusia adalah haqqullah adalah firman Allah swt

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (QS. 51:56)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit” (QS. an-Nur: 61)

Ayat pertama menyatakan bahwa tugas manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Sementara pelaksanaan ibadah beserta kesempurnaannya tentu berkaitan dengan badan dan anggota tubuh orang yang mengerjakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ia merupakan hak Allah Swt. Ayat kedua lebih jelas menunjukan adanya  pengurangan beberapa taklif syar’iy akibat ketidaksempurnaan atau hilangnya fungsi dari beberapa organ tubuh. Padahal taklif syar’iyy tidak boleh dihilangkan kecuali oleh mukallif itu sendiri, Dialah Allah Swt. Dengan demikian seseorang tidak punya hak atas organ tubuhnya yang diciptakan oleh Allah Swt untuk beribadah kepadanya.

Sementara ulama yang berpendapat bahwa badan manusia disamping merupakan hak dan milik Allah Swt (haqun lillah wa milkun lah),, namun  ia pun merupakan  hak dan milik manusia (haqun lil insan wa milkun lah), maka mereka berpendapat bahwa kebolehan tranplantasi didasarkan pada haq intifa’ fil mulki (hak pemanfaatan pada barang-barang yang dimiliki). Sementara dalil yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak tasharaf atas badannya adalah kebolehan memaafkan dalam hal tindak kriminal terkait anggota tubuh, baik berupa pelukaan, pemotongan, pencabut, dll, yang tidak menimbulkan kematian (jinayah fima dunan nafs). Allah swt berfirman:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mambayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. (QS. 2:178)

memaafkan sang pelaku tanpa mengambil diyat berati pemberian atas harta diyah itu sendiri (at-tabarru’ bi ad-diyah). Kebolehan at-tabarru’ bi ad-diyah menunjukan kepemilikan atas diyah.   Sementara kepemilikan atas diyat menunjukan kepemilikan atas anggota tubuh yang dengan diyatnya itu seseorang bisa bertabarru’ (Abdul Qadim Zalum, Hukmusy Syar’iy fi naqlil A’dho, hal, 11).

Dari paparan di atas, nampak bahwa pendapat yang kedua lebih kuat dengan alasan, pertama: penisbatan bahwa badan manusia merupakan hak Allah Swt tidak menapikan keberadaan hak dan kepemilikan manusia atasnya. Pengakuan atas kedua hak ini bisa kita lihat  dalam hal kepemilikan harta. Allah Swt berfirman

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم (النور33)

“Dan berilah mereka dari harta Allah Swt yang ia berikan kepadamu” (Qs. an-nur: 33)

Ayat ini jelas menunjunkan bahwa harta adalah milik Allah Swt. Hanya saja Allah Swt memberikan hak kepada manusia untuk menggunakan harta tersebut. hal ini bisa kita lihat dalam beberapa ayat lain, dimana Allah Swt nyatakan dengan bentuk penisbatan bahwa harta itu milik hambanya. Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (البقرة: 262)

“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah….”(QS. al-baqarah: 262)

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها (التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Qs. at-taubah: 103)

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

“maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. 2:279)

Dari nash-nash di atas  kitabisa menyimpulkan bahwa ashlul milkiyah atas harta adalah milik Allah Swt, dalam hal ini Ia nyatakan dengan lafadz “malullah” (harta Allah). Namun ketika kepemilikan tersebut Allah Swt berikan kepada manusia maka Ia nyatakan dengan lafadz “amawaluhum” (harta mereka) atau “amwalukum” (harta kalian). Begitupun halnya kepemilikan manusia atas badannya, hak tasharruf atas jasadnya tidak berarti menafikan hak Allah Swt. Kedua: Dalil-dalil yang menunjukan bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Swt juga tidak menafikan hak manusia atas tasharruf terhadap badannya. Sebab, tasharruf dalam hal ini tidaklah muthlak sebagaimana kita nyatakan di atas. Akan tetapi dibatasi pada perkara-perkara yang tidak menyebabkan kemadharatan seperti meninggalkan kewajiban kepada Allah Swt. Oleh kerena ishtidlal pendapat yang pertama keluar dari kontek tasharruf yang diperbolehkan.

Adapun  transplantasi organ tubuh dari orang yang sudah mati, maka para ulama sepakat bahwa hukum aslanya tidak boleh karena melanggar kehormatan mayat. Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (سورة الإسراء: 70)

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. 17:70)

Selain itu,  terdapat larangan menyayat tubuh mayat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ibnu buraidah dah bapaknya, ia berkata:

“Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam jika mengangkat seorang amir (komandan) atas suatu pasukan atau sariyah, beliau memberinya wasiat secara khusus supaya bertaqwa kepada Allah Ta’ala, dan memperlakukan pasukannya dengan baik. Beliau lantas bersabda,” Berperanglah dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah ! Berperanglah, janganlah mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, jangan membatalkan perjanjian secara sepihak, jangan mencincang mayat musuh, dan jangan membunuh anak-anak” (HR. Muslim)

Hadis ini jelas menunjukan larangan menyayat tubuh mayat. Padahal tranplantasi tidak mungkin dilakukan kecuali dengan melakukan penyayatan. Disamping itu, Dalam riwayat ‘Aisyah. ra, Rasulullah Saw, melarang memecahkan tulang mayat seorang mukmin.

إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيًا (رواه أبو داود)

“Sungguh memecah tulang seorang mukmin setelah ia mati, sama seperti memecahkannya pada saat masih hidup” (HR. Abu Dawud)

Ini hukum asal tranplantasi organ tubuh mayat. Namun, karena alasan darurat, ulama kontemporer kemudian berbeda pendapat. Pertama: Pendapat yang membolehkannya dengan syarat-syarat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 2:173)

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-an’am :119)

Kedua ayat di atas menunjukan bahwa seorang yang kehabisan bekal atau tidak memiliki makanan, dalam kondisi darurat dibolehkan memakan makana yang diharamkan seperti bangkai. Begitupun tranplantasi organ tubuh mayat, ia menjadi dalam kondisi darurat. Ini adalah pendapat Majma’ Fiqih Islami OKI (Makah, tahun 1969), Hai`ah Kibar Ulama (Saudi, tahun 1982), dan Lajnah Fatwa Yordania (1985), Kuwait (1985),  Mesir (1989), Al-Jazair (1972). Darurat yang dimaksud adalah tranplantasi organ tubuh yang sangat dibutuhkan oleh resipien, yang kalau tidak dilakukan diduga kuat menyebabkan kematian, seperti jantung, ginjal, paru, dll.  Adapun jika bersifat hajjiyah, tahsiniyyah atau sekedar tajmiiliyyah, yakni pada organ-organ tubuh yang diduga kuat tidak mengantarkan resipen pada kematian jika tidak dilakukan, maka trnpalantasi hukumnya tetap haram. (Dr. Bakr Ibnu Abdillah Abu Zaid, at-Tasyrih al-jutsmaniy wa an-Naql wa at-Ta’widh, hal. 40). Kebolehan tranplantasi pada perkara dharuriyyah ini disyaratkan izin sang mayat sebelum ia meninggal ataupun izin ahli waris.

Kedua: tetap tidak boleh walaupun dalam kondisi darurat. Ini adalah pendapat: Syaikh Adam Abdullah Ali, DR. Abdus Salam as-Sukry, Syaikh Abdullah al-Gumariy, Syaikh Muhammad Mutawally Asy-sya’rawiy, Syaik Muhammad Abdullah al-As’adiy, Syaikh Abdul Qadim Zalum, Syaikh as-sinqitiyy (Ahkamut tasharauf bil jutsah fil fiqhil Islamiy, hal: 153). Hanya saja Syaikh Abdul Qadim Zalum, Syaikh as-sinqitiyy mengecualikan organ mayat orang kafir yang darahnya tidak maksum (Abdul Qadim Zalum, Hukmusy Syar’iy fi naqlil A’dho, hal, 12).  Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di awal terkait kewajiban menjaga kehormatan mayat, larangaan menyayat, memecahkan tulang, dll. Pendapat inilah yang lebih kuat denga alasan:

a.       Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tranplantasi bisa dilakukan dalam organ yang tidak terkait dengan penyelamatan nyawa resipien, maka hal ini disepakati tidak boleh dilakukan, serta  bisa pula dilakukan pada organ yang bisa menyelamatkan nyawa resipien dan inilah yang menjadi objek perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat dalam hal ini tetap tidak boleh. Karena, Pertama: penyelamatan resipien dengan tranplantasi ini bukanlah perkara yang pasti. Diamana oprasi pencangkakan ini bisa berhasil, bisa pula tidak. Ini berbeda dengan fakta penyelamatan kematian akibat memakan makanan yang haram bagi orang yang kelaparan. Kedua: di antara syarat qiyas adalah terpenuhinya seluruh syarat-syarat bagi rukun-rukunnya, yakni syarat-syarat pada: asal (al-maqis ‘alaih) hukum asal (al-hukmu), persoalan cabang yang hendak diqiyaskan (al-maqis), dan illat (al-illah). Di antara syarat al-maqis adalah  tidak adanya hukum terkait dengan al-maqis tadi yang lebih kuat dan bertententangan dengan hukum yang dikehendaki ilat. Hukum cabang dalam kontek ini adalah trasplantasi organ tubuh, yang hendak diqiyaskan dengan kebolehan memakan bangkai dengan ilat daruroh. Qiyas dalam dalam kontek ini tidak dibenarkan, sebab kebolehan tranplantasi sebagai konsekuensi daruroh bertentangan dengan hukum-hukum terkait dengan mayat seperti keharaman menyayat, memecah tulang, dll.

b.      Pensyaratan izin sang mayat sebelum ia meninggal atau izin ahli waris juga merupakan persyaratan yang batil.  Izin mereka jelas tidak bisa menghalalkan keharaman trasplantasi itu sendiri. Sebab, seseorang setelah ia meninggal bukanlah milik bagi siapapun.  Ia bukanlah milik bagi dirinya (milkun lah), bukan pula milik bagi ahli warisnya (milkun liwarosatih). Hal ini berlaku bagi seluruh perkara yang ia tinggalkan, termasuk harta dan istri.  Adapun kebolehan washiat atas sepertiga harta, itu karena adanya nash khusus yang membolehkannya. Begitupun hak alhi waris terhadap harta, itu ada karena ditetapkan oleh nash. Nash-nash tadi hanya berlaku pada harta, dan tidak pada organ tubuh.

Adapun pengecualian orang kafir harbiy, sebagaimana dinyatakan syaikh ‘Abdul Qadim Zalum dan Syaikh asy-Syinqitiy, maka hal ini karena darah mereka tidaklah maksum dimasa hidupnya, maka hal yang sama juga berlaku disaat ia mati. Juga karena  hadis riwayat ‘aisyah, yang menyatakn bahwa keharaman memecah tulang mayat itu berlaku pada mayat mukmin. lafadz al-mukmin dalam hadis itu adalah isim sifat, maka bisa ditarik mafhumnya. Dengan kata lain, ketentuan ini tidak berlaku pada jasad mayat seorang kafir.

al-Hasil tranplantasi organ dari sesosok mayat kepada tubuh yang masih hidup diharamkan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi darurat sekali.